Hadi Tjijanto menyebut posisi Panglima TNI dan Menteri ATR/BPN berat.

Hadi Tjjantu adalah mantan Panglima TNI dan kini dikenal sebagai Menteri ATR/BPN Pemerintahan Maju di pemerintahan Jokowi.

Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto berbicara di Hotel Shangri-La, Jakarta, Selasa (3 Juli 2023).

Menurut Hadi Tjjanto, hal ini karena kedua posisi tersebut mengandung arti tanggung jawab terhadap rakyat.

“Mengapa? Karena Anda bertanggung jawab kepada rakyat. Juga, Anda tidak bisa menyelesaikan masalah yang sudah sangat lama dengan ATR/BPN, apalagi dari Tri Komando Kapolri” lanjutnya.

Menurut Hadi Tjiganto, perintah yang dikeluarkan Presiden Jokowi itu sebanyak 126 juta bidang tanah, dimana saat ini 101 juta bidang telah selesai dan 85 juta bidang juga telah diperoleh dalam bentuk sertifikat.

“Saya pikir itu tanggung jawab yang besar. Kami akan menyelesaikan dua masalah lahan yang tumpang tindih ini dengan beberapa rencana. Terakhir, kami akan mendukung perencanaan dan persiapan ruang untuk IKN.”

Sekretaris ATR/BPN itu mengatakan, persoalan yang harus kita tangani antara lain bagaimana melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya.

“Termasuk menyediakan titik layanan secara elektronik,” ujarnya.

Sebelumnya, Kementerian Pertanian dan Administrasi Pertanahan (ATR/BPN) menggelar Rapat Aksi Nasional (Rakernas) 2023 dengan tema peningkatan investasi dan kepastian hukum melalui transformasi digital di bidang tata ruang dan real estate.

Rakor Aksi Nasional dilaksanakan di Hotel Shangri-La, Jakarta pada tanggal 6-9 Maret 2023, dihadiri oleh kementerian ATR/BPN di semua tingkatan dan mencanangkan 7 program prioritas.

Menteri ATR/BPN Hadi Tjiganto mengatakan, “Pada kesempatan ini, Departemen ATR BPN telah meluncurkan tujuh layanan prioritas antara lain Cek Sertifikat, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT), Hak Tanggungan Elektronik, Roya Direktori dan Roya Elektronik”.

Sekretaris ATR/BPN menyampaikan tujuh program prioritas, empat layanan yang dapat diakses secara elektronik.

“Empat dari tujuh prioritas telah dilaksanakan secara elektronik. Hal ini mengurangi daftar tunggu pelayanan di seluruh wilayah hingga 40%,” jelas Hadi Tjijanto.

Hadi Tjanjanto mengatakan, diantara tujuh program tersebut ada penambahan lagi, antara lain relokasi, pendaftaran SK, dan perubahan dari izin bangunan/hak pengelolaan (HGB/HPL) menjadi hak milik (HM) untuk rumah, ruko dan rumah kantor, kata Hadi Tjanjanto. .

Departemen ATR/BPN kemudian menyediakan layanan pengaduan WhatsApp terintegrasi dengan 33 kantor wilayah BPN di seluruh Indonesia.

“Nantinya, masyarakat di 33 provinsi hanya dapat menggunakan satu nomor, 0811-1068-0000, untuk berkonsultasi, menyampaikan pengaduan, dan menghubungi departemen ATR/BPN. Satu nomor tersebut akan melayani berbagai bentuk pengaduan kepada masyarakat. bisa.”

Hadi Tjanto melanjutkan pada Munas Kementerian ATR/BPN 2023, mencanangkan gerakan nasional sertifikasi tempat ibadah dan pondok pesantren.

Beliau mengatakan, “Saya sendiri yang akan mengawal masalah akreditasi tempat ibadah dan akreditasi pesantren, dan saya tegaskan kembali bahwa saya akan melayani semua tempat ibadah tanpa kecuali dan diskriminasi atas perintah Presiden Republik.” “

By admin